Diberdayakan oleh Blogger.

Baitul Mal



BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
            Bagi kaum Muslim di berbagai daerah di Indonesia memiliki lembaga untuk mengurus harta-harta agama, seperti zakat, wakaf dan harta lain sebagainya. Lembaga tersebut antara lain Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Ada yang namanya Yayasan Amil Zakat, Dompet Dhu’afa, baitul mal dan nama lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atau swasta, yang disesuaikan dengan kearifan lokal maasing-masing daerah.

            Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan dibeeri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Negara Republi Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.[1]
            Undang-undang RI. nomor 44 tahun 1999 Keistimewaan Aceh[2] dan nomr 11 tahun 2006, tenatng UUPA, pasal 180 ayat (1) huruf d, memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah[3], maka dalam hal menjabarkan maksud undang-undang ini, DPRD dan Pemerintah Daerah membuat Perda nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, yang termasuk di dalamnya Baitu Mal. Maka sesuai Perda di atas Gubernur Aceh mengeluarkan surat Keputusan nomor 18 taahun 2003 tentan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal NAD. Mengingat putusan Gubernur itu tidak cukup kuat, maka dengan kesepakatan DPRD dan Gubernur dikeluarkanlah Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD.[4] Selanjutnya Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan satu qanun khusus  nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
            Jadi dalam hal ini, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi berdasarkan kepada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat[5], karena berdasarkan azas Lex Specialist Deroget Lex Generalist, artinya hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum.
                 
B.     Rumusan Masalah
      Yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan  makalah ini adalah:
1.      Apa pengertian Baitul Mal?
2.      Sejauhmana perannya dalam mengelola zakat dan harta agama lainnya di Aceh?

C.     Tujuan Pembahasan
      Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan makalah ini adalah :
1.      Untuk mengetahui pengertian Baitul Mal;
2.      Untuk mengetahui sejauhmana peran Baitul Mal dalam mengelola zakat dan harta agama lainnya di Aceh..


BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Baitul Mal
                Secata etimologis baitul mal terdiri dari dua kata, yaitu Bait, artinya rumah dan mal yang berarti harta. Jadi kalau digabungkan kedua kata itu maka baitul mal dapat berarti satu rumah yang di dalamnya berupa harta. Sedangkan menurut terminologis, sebagaiman diajelaskan dalam Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnyadi provinsi NAD[6], dan juga dalam Bab I Ketentuan umum oleh Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kmewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yati piatu dan/atau hartanya serta mengelola terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari’at Islam.[7]
            Dengan demikian Baitul Mal di Aceh adalah satu-satunya lembaga yang legal formal untuk mengelola harta sebagaiman telah disebutkan di atas. Segala bentuk badan pengelola lainnya tidak berkompeten untuk untuk melakukannya. Apabila ada lembaga lain yang mengelolanya, maka itu ilegas dan melawan hukum, kecuali lembaga Amil Zakat yang diprakarsai oleh masyarakat dan itupun harus didaftarkan di Baitul Mal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan Qanun nomor 10 tahun 2007 tentan Baitul mal.[8]

B.     Dasar Hukum
            Adapun yang menjadi dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:
1.      U.U. No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur masalah Zakat dan Baitul Mal.
a.    Pasal 180 ayat (1) huruf d. Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan Pendapatan Asli Kabupaten / Kota(PAK).
b.    Pasal 191 Zakat , harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota  yang diatur denganqanun.
c.    Pasal 192 Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
2.      Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal, menetapkan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah  non struktural dan bersifat Independen.
3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18/2008 tentang Pedoman  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD (termasuk Baitul Mal) menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh   (BMA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam jabatan struktural (Eselon II.b, III.b dan IV.a)
4.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan
Kabupaten/Kota Prov.Aceh menetapkan sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota SKPK dalam jabatan struktural eselon III.a  dan IV.a
5.      Peraturan Gubernur NAD No.33/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6.      Peraturan Gubernur NAD No. 60/2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
7.      Peraturan Gubernur NAD No.92/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal.
8.      Instruksi Gubernur NAD No. 06/INSTR/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintahan Prov.NAD, Pemerintahan Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Prov. NAD
9.      Surat Keputusan Gubernur NAD No. 451.5/150/2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pengangkatan/Penetapan Kepala Badan Baitul Mal Prov.NAD.
10.  Surat Keputusan Gubernur NAD No. 451.6/066/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang Pengangkatan / Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD.
11.  Keputusan MPU Aceh No.451.12/15/SK/2009 tanggal 5 Januari 2009 (Diperbaiki tanggal 29 April 2009) tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.
C.    Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
            Sesuai Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang baitul Mal, maka unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota  dengantugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi Pemerintah  dan lingkungan swasta.[9]
            Di sisni terlihat bahwa kewenangan UPZ hanya sebatas melakukan pengumpulan pada unit-unit masing dan tidak dibeerikan kewenangan untuk melakukan pengembangan dan pendistribusian kepada mustahik. Di mana pengembangan dan pendistribusian kepada mustahik adalah tugas dari Baitul Mal bukan tupoksi Unit Pengumpul.



D.    Macam-macam Tingkatan Baitul Mal
            Adapun tingkatan Baitul Mal yang berlaku di Aceh setelah Qanun nomor 10 tahun 2007 adalah:
1.      Baitul Aceh, adalah lembaga daerah Non Strutural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari’at, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2.      Baitul Mal Kabupaten/Kota, adalah lembaga daerah non structural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari’at, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
3.      Baitul Mal Mukim, adalah lembaga kemukiman non structural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari’at, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
Dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2004 tidak dijumpai Baitul Mal Mukim, karena alasannya kemukiman tidak memiliki rakyatnya dan rakyat hanya dimiliki oleh gampong.
4.      Baitul Mal Gampong, adalah lembaga gampong non structural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari’at, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.
      Setiap tingkat Baitul Mal empunyai struktur organisasi masing-massing, semakin tinggi tingkat organisasi Baitul Mal semakin besar pula komponen struktur oranosasinya, sebagiama disebutkan  berikut:
1.      Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah terdiri dari: Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan Bidang Sosialisasi dan Pengembangan dan Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang dan Sub Bagian.
2.      Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah terdiri dari: Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagin Pengumpulan, Bagian Pedistribusian dan Pendayagunaan Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan Bagian Perwalian yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi.
3.      Badan Pelaksana Baitul Kemukiman adalah terdiri dari: Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Mesjid kemukiman atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi Pewngawasan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim atau nama lain.
4.      Badan Pelaksana Baitul Gampong atau nama lain, yang terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran  yang ditetapkan oleh Geuchik atau nama lain.[10]
E.     Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal
            Kewenangan dan kewajiban Baitul Mal dapat disimpulkan yaitu mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya yang menjadi wewenangnya, membentuk UPZ dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Baitul Mal di bawahnya, membuat laporan serta menginformasikannya kepada masyarakat.[11]

F.     Harta Objek Zakat
            Zakat yang wajib dibayar menurut Qanunm nomor 10 tahun 2007 adalah zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan. Dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:
1.      Emas, perak, logam mulia lainnya dan uang;
2.      Perdagangan dan perusahaan;
3.      Perindustrian;
4.      Pertanian, perkebunan dan perikanan;
5.      Peternakan;
6.      Pertambangan;
7.      Pendapatan dan jasa; dan
8.      rikaz, serta jenis harta lainnya yang ditetapkan oleh fatwa MPU Aceh.
            Dari beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah disebutkan di atas dapat dianalisis bahwa hampir semua aspek usaha yang mendatangkan penghasilan sudah terakomodir dalam Qanun Baitul Mal Aceh.  Oleh karena Qanin ini adalah putusan pemimpin, maka segala yang berbeda dengan Qanun ini yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih dapat dikesampingkan, karena satu qaedah: Hukmul hakim yarfa’ul khilaf.      







BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
            Setelah diteliti selayang pandang tentang Baitul Mal, maka dapat disimpulkan sewbagai berikut:
1.      Baitul Mal adalah lembaga daerah non structural yang diberi kmewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yati piatu dan/atau hartanya serta mengelola terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari’at Islam.
2.      Baitul Mal adalah satu-satunya lembaga resmi untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, wakaf dan harta agama lainnya dan lembaga amil zakat selain baitu mal harus dihentikan pada tahun 2012 yang akan datang, sesuai dengan ketentuan peralihan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007. 
3.      Pada umumnya Qanun Aceh nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal tidak terdapat perbedaan yang signifikan, kecuali perubahan nama dan dimasukkan Baitul Mal tingkat kemukiman yang sebelumnya tidak ada.

B.     Saran-saran
1.      Disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota agar melakukan perekrutan pegawai yang benar-benar professional untuk Baitul Mal, jangan rekrut petugas Baitul Mal orang yang sudah atau akan memasuki usia pensiun, sehingga produktifitas kinerja tidak memadai;
2.      Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat, Ulama, umara dan masyarakat luas, agar tidak berpolemik pada masalah zakat dan melakukan evaluasi mendalam terhadap peneglolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya, apa sebabnya zakat yang sudah dilaksanakan ratusan tahun di Aceh belum bisa memakmurkan masyarakat Aceh. Padahal kemakmuran mumat dengan konsep zakat sudah pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Inb Aziz, apa dan di mana kesalahan kita hari ini?


                [1]Kadis Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-undang… Edisi Ke-8, 2010, h 535-536
                [2] Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh,tt

                [3] Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006.

                [4] Prof. Dr. TM. Daniel Djuned, MA, Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat, makalah, disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Mal se-0Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, h 2
                [5]Tim Penyusun Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, 2004
                [6] Prof. Dr. TM. Daniel Djuned, MA, Baitul mal Lembaga Resmi…., h 3

                [7] Tim Penyusun Kadis Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-undang… Edisi Ke-8, 2010, h 537

                [8] Baca juga Kadis Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-undang…., h 562

                [9] Tim Penyusun Kadis Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-undang… Edisi Ke-8, 2010, h 537

                [10]Kadis Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-undang… Edisi Ke-8, 2010, h 544.
               
                [11]Baca, Kadis Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-undang… Edisi Ke-8, 2010, h 546-548.

Title : Baitul Mal
Description : BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah             Bagi kaum Muslim di berbagai daerah di Indonesia memiliki lembaga ...

0 Response to "Baitul Mal"

Poskan Komentar

Total Tayangan Laman